About

PENJELASAN NOMOR 32 TAHUN 2003

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah ± 63.678 km2 dengan penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 2.215.449 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Poso yang mempunyai luas wilayah ± 14.443,76 km2 dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 252.664 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membentuk Kabupaten Tojo Una-Una.

Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Una Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat, dengan luas wilayah keseluruhan ± 5.721,15 km2.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24/DPRD/2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Nomor 18/KEP/DPRD/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, dipandang perlu membentuk Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Tojo Una-Una.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Tojo Una-Una. Meskipun Gubernur Sulawesi Tengah memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Tojo Una-Una, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Poso.

Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Kabupaten Tojo Una-Una perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diupdate Oleh: Thony Irawanto, Rabu 12 Mei 2004 (9090)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: