Pemerintah Pusat Kucurkan Rp. 68 Miliar Pulihkan Poso & Tojo Una-Una

Menurut Menteri Bachtiar Chamsyah pada pemaparan Program Keserasian Sosial di VIP Room Bandara Mutiara Palu, sebelum bertolak melanjutkan perjalanan dinas di Kabupaten Poso bersama KASAD Djoko Santoso, 2 Nopember 2006 mengatakan, seluruh dana tersebut di peruntukkan pada Tahun Anggaran 2006 ini. Pemerintah tidak menentukan jenis usaha peningkatan ekonomi yang mesti dijalani masyarakat Poso dan Tojo Una-una, sehingga masyarakat dapat memilih sendiri usaha-usaha ekonomi produktif yang dapat menjamin keberlangsungan hidupnya.

Biasanya jenis usaha tergantung lokasi domisili warga, jika tinggal di daerah pantai berarti butuh alat penangkap ikan, dan jika perdagangan di pasar, berarti butuh modal usaha. Prinsipnya, pemerintah hanya menyediakan dana segar,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Direktur Jendral (Dirjen) Bantuan Jaminan Sosial Depsos. Rozali Sitomorang, menjelaskan sebanyak 900 KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Poso dan 909 KK di Kabupaten Tojo Una-una akan mendapat bantuan program Keserasian Sosial Bantuan Korban Bencana Kerusuhan dan eks pengungsi.
Warga penerima bantuan di Poso tersebar di Kelurahan Gebang Rejo sebanyak 317 Kepala Keluarga (KK), Kelurahan Kayamanya (27 KK), Keluran Kawua (32 KK), Desa Mapane (65 KK), Desa Silanca (73 KK), Desa Pamona (351 KK), Desa Petirodongi (35 KK).

Sementara itu, menurut dia, di Kabupaten Tojo Una-una tersebar di Desa Matako sebanyak 327 KK, Desa Galuga (14 KK), Desa Tanawu ( 72 KK ), Desa Malewa ( 140 KK ), Desa Korondoda ( 72 KK ), Desa Malewa ( 127 KK ), Desa Dataran Bugi ( 100 KK ).

Saat konflik Poso pecah akhir tahun 1998, wilayah Kabupaten Tojo Una-una masih bahagian dari Kabupaten Poso.

Situmorang mengatakan, setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatakan uang tunai Rp. 4 juta atau bentuk lain yang senilai, bantuan ini untuk pemberdayaan atau penguatan ekonomi eks pemgungsi. Selain itu, setiap keluarga penerima bantuan juga akan mendapat dana pembiayaan kegiatan fisik maupun non fisik Rp. 5,68 juta, dengan mekanisme swakelola oleh penerima bantuan dan masyarakat lokal. Total dana yang dialokasikan untuk membiayai 1.809 paket kegiatan mencapai Rp. 10, 275 miliar. Bentuk kegiatan direncanakan, diputuskan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan bantuan pendamping.

Ia juga menyatakan, pihaknya menjamin potensi penyimpangan bantuan dana program keserasian tersebut sangat kecil sebab mekanisme yang diterapkan sangat ketat, nama dan alamat penerima bantuan sudah diteliti lebih awal sehingga mencegah adanya penerima fiktif.

Bantuan paket kegiatan kepada kelompok masyarakat menggunakan sistem kupon (voucher) yang pencairan dananya dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat. Dengan pola ini dapat memperkecil kebocoran dana bantuan sosial tersebut

One response to this post.

  1. Posted by ronal on November 1, 2007 at 11:24 am

    mengapa uang yang harus dikeluarkan begitu besar ? seharusnya biaya untuk memulihkan poso ditekan hingga seminim mungkin , dan harus dikirimkan langsung pada yang membtuhkan karena jika ditunda tunda maka kemungkinan korupsi pun akan sangat besar .

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: